Media Indo Pos,Jakarta – Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin merespons penggunaan anggaran kemiskinan yang disebut tak efektif lantaran terserap ke agenda rapat dan studi banding. Ma’ruf mengatakan tidak semua anggaran digunakan untuk rapat dan studi banding.
“Iya kita sebenarnya tidak semua anggaran untuk perjalanan dinas, untuk rapat-rapat tetapi memang kita, saya kira yang kita harapkan itu, jumlah anggaran penanggulangan kemiskinan yang cukup besar ya,” kata Ma’ruf Amin dalam keterangannya, seperti dikutip dari YouTobe Wakil Presiden Republik Indonesia, Sabtu (4/2/2023).
Ma’ruf kemudian menjelaskan ada dua cara penanggulangan kemiskinan. Ma’ruf mengatakan pemerintah terus berusaha meminimalkan angka kemiskinan di Indonesia.
“Kan penanggulangan kemiskinan ada 2 sebenarnya, satu perlindungan sosial, supaya mereka bisa kita tahan, jangan sampai lebih, turun lebih jauh, mereka bisa survive, kedua pemberdayaannya, supaya mereka bisa menjadi tidak lagi miskin, itu dua hal itu,” ujarnya.
Menurut Ma’ruf, yang disampaikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas merupakan imbauan agar anggaran tidak diserap untuk rapat dan studi banding. Menurutnya, imbauan tersebut dinilai wajar dilakukan.
“Jadi mungkin maksudnya itu jangan sampai, imbauan MenPAN itu terlalu besar pada anggaran yang sifatnya itu biaya perjalanan, biaya studi banding, sehingga menyedot ini, jangan terlalu besar, itu saya kira wajar (imbauan Anas),” kata dia.
Lebih lanjut, Ma’ruf mengatakan pemerintah memiliki target kemiskinan 0 persen di 2024. Oleh sebab itu, dia mengimbau anggaran harus digunakan seefisien mungkin.
“Anggaran ini jangan sampai masing-masing menjalankan sendiri-sendiri, tapi ada konvergensi sehingga anggaran itu efektif, apalagi kita ada target untuk menurunkan kemiskinan 2024 itu 0 persen,” ungkapnya.
“Ini saya kira, sehingga betul-betul penggunaan anggaran itu efisien, dan kalaupun misalnya memang masalah penanggulangan kemiskinan bukan pada masalah anggaran, karena anggarannya sudah cukup besar, tapi kepada kinerja yang lebih efektif, ini yang perlu dibenahi,” imbuh Ma’ruf.
Sebelumnya, MenPAN-RB Abdullah Azwar Anas menjelaskan perihal duduk masalah serapan anggaran pengentasan kemiskinan Rp 500 triliun kementerian/lembaga. Anas menyebut tidak semua anggaran itu tersedot untuk rapat dan studi banding kemiskinan, melainkan sebagian program kemiskinan belum berdampak optimal.
“Jadi begini, setelah kita pilah, ada sejumlah instansi, terutama di daerah, yang program kemiskinannya belum sepenuhnya berdampak optimal. Misal ada studi banding soal kemiskinan, ada diseminasi program kemiskinan berulang kali di hotel. Faktualnya itu ada, tapi bukan kurang-lebih Rp 500 triliun habis untuk studi banding dan rapat. Arahan Bapak Presiden jelas, yaitu anggaran yang ada bisa dibelanjakan untuk program yang berdampak langsung ke warga,” tutur Anas melalui keterangan tertulis, Minggu (29/1).
Anas pun meminta kementerian dan lembaga untuk memilah biaya yang penting. Dia turut mencontohkan apa yang dialami di Kementerian PAN-RB yang setiap hari menerima tamu dari berbagai daerah di Tanah Air untuk berkonsultasi soal indeks reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) yang di dalamnya memuat indikator program kemiskinan.
“Tentu biaya perjalanan dinas harus dipilah. Mana yang perlu, mana yang tidak. Seperti pekan lalu, kami menerima jajaran pemkab dari Sumatera, sangat jauh daerahnya, untuk konsultasi soal reformasi birokrasi tematik kemiskinan. Ada 5-10 orang dari pemda. Itu baru satu pemda. Tiap hari bisa 10 pemda yang datang. Sudah berapa biayanya. Maka sekarang konsultasi dan sebagainya kita online-kan, setiap hari ada konsultasi via online, untuk menghemat agar pemda-pemda tidak perlu ke Jakarta. Lebih baik anggarannya dialihkan menambah alokasi pemberdayaan yang langsung berdampak,” ujar Anas.(Red)
