Media Indo Pos,Bratislava – Slovakia pada Jumat, (17/3/2023) menjadi sekutu kedua Ukraina yang menyediakan jet tempur MIG-29 yang menurut Kiev sangat penting untuk menghalau invasi Rusia.
Slovakia bergabung dengan Polandia, yang mengumumkan pengiriman pesawat untuk Ukraina pada Kamis, (16/3/2023).
Armada jet tempur Slovakia, yang terdiri dari 11 pesawat MiG-29 telah dipensiunkan musim panas lalu dan sebagian besar tidak dalam kondisi operasional.
Slovakia akan mengirimkan yang sudah beroperasi dan sisanya untuk suku cadang.
Slovakia juga akan memasok bagian dari sistem pertahanan udara KUB, kata Perdana Menteri Eduard Heger.
“Hari ini, pemerintah memutuskan dan dengan suara bulat menyetujui kesepakatan internasional (tentang donasi),” kata Heger sebagaimana dilansir dari Reuters.
“Proses penyerahan jet tempur ini dikoordinasikan secara erat dengan pihak Polandia, dengan Ukraina dan, tentu saja, dengan sekutu lainnya,” katanya.
Slovakia akan menerima kompensasi keuangan Uni Eropa. Itu juga telah mencapai kesepakatan dengan Amerika Serikat tentang pengiriman material militer senilai sekitar USD700 juta, kata Heger.
Sekutu NATO di timur bekas komunis seperti Polandia dan Slovakia telah menjadi pendukung vokal Kyiv sejak Rusia menginvasi Ukraina pada 24 Februari 2022.
Pada Kamis, (16/3/2023) Polandia mengumumkan akan mengirim Ukraina empat jet tempur MiG-29 dalam beberapa hari mendatang, menjadikannya sekutu Kyiv pertama yang menyediakan pesawat semacam itu.
Negara-negara Barat yang telah memberi Ukraina senjata sejauh ini menolak untuk mengirim jet tempur.
Slovakia memesan jet tempur F-16 dari Amerika Serikat pada 2018 untuk menggantikan pesawat MiG-29 yang sudah tua.
Pesawat buatan AS pertama diharapkan tiba pada 2024 setelah penundaan.
Pemerintahan Heger memerintah dalam kapasitas sementara hingga pemilihan awal yang ditetapkan pada September, yang membuat oposisi dan bahkan beberapa anggota koalisi yang berkuasa mempertanyakan apakah kabinet diizinkan untuk memutuskan hal seperti MiG.
Heger mengatakan bahwa para ahli hukum yang berkonsultasi dengan pemerintahnya semuanya mengatakan bahwa langkah itu masuk akal secara hukum. (Red)
