Wednesday, May 29, 2024
HomeBerita NasionalPKB Jawab Mahfud Soal Pakta Pj Bupati Sorong: ASN Tak Boleh Berpolitik

PKB Jawab Mahfud Soal Pakta Pj Bupati Sorong: ASN Tak Boleh Berpolitik

Media Indo Pos,Jakarta – Cawapres nomor urut 3 Mahfud Md menganggap dokumen diduga pakta integritas Pj Bupati Sorong Yan Piet Mosso dengan BIN Papua Barat untuk memenangkan capres Ganjar Pranowo tak melanggar netralitas ASN. Ketua DPP PKB Daniel Johan menegaskan bahwa ASN seharusnya tak boleh berpolitik.

“Secara prinsip melanggar dong, ASN kan memang tidak boleh berpolitik dan jauh-jauh hari sebelum penetapan juga sudah diwanti-wanti untuk tidak berpolitik,” kata Daniel kepada wartawan, Kamis (16/11/2023).

Daniel mengatakan bahwa pakta integritas itu jelas meminta masyarakat mencoblos Ganjar. Dia menyebut masyarakat tak bisa diakal-akali. “Lagian pakta integritas itu kan maksudnya jelas kok untuk dilaksanakan pada saat pencoblosan 14 Februari nanti, masyarakat tidak bodoh dengan tindakan akal-akalan seperti itu, apa pun secara prinsip moral dan etika itu melanggar,” katanya.

Mahfud Md sebelumnya buka suara soal dokumen diduga pakta integritas yang menyebutkan dukungan Pj Bupati Sorong Yan Piet Mosso untuk kemenangan Ganjar Pranowo pada Pemilu 2024. Mahfud menilai hal itu bukan masalah hukum.

“Nggak, itu kan bukan masalah hukum ya, biarkan saja,” kata Mahfud Md kepada wartawan di iNews Tower, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (14/11).

Menko Polhukam ini tak banyak komentar terkait pakta integritas tersebut. Menurutnya, pakta integritas itu dikeluarkan bulan Agustus saat belum ada penetapan capres-cawapres. “Kalau hukumnya di-clear-kan saja, itu kan bulan Agustus, belum ada calon-calon resmi, kan,” ujarnya.

Mahfud juga mengatakan pakta integritas itu tak melanggar netralitas ASN. Tapi tidak memberikan penjelasan lebih lanjut soal keyakinannya tidak ada pelanggaran tersebut.

“Nggak juga,” kata Mahfud saat menjawab pertanyaan apakah pakta integritas itu melanggar netralitas ASN.

Sebagai informasi, dokumen diduga pakta integritas itu disebut-sebut ditemukan KPK saat KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Yan Piet. Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat (PD) Benny K Harman kemudian mempertanyakan hal itu.

“Halo Republik. Apakah benar dokumen Pakta Integritas ini? Apakah benar pula orang ini yang kena OTT KPK itu?” tulis Benny melalui akun X-nya, Senin (13/11).

“Mengapa pula ada tanda tangan Kabinda Papua Barat dalam dokumen seperti ini? Ditunjuk jadi penjabat dengan tukar guling politik? Oooh Domine, selamatkan negeri ini. #RakyatMonitor#,” imbuh Benny.

Ketua KPK Firli Bahuri juga sudah buka suara. Firli memerintahkan anak buahnya mengecek hal itu karena narasi yang beredar mengatakan dokumen tersebut ditemukan saat OTT terhadap Yan Piet.

“Tadi ada pertanyaan terkait dengan temuan pakta integritas. Saya tidak bisa mengatakan apakah itu disita oleh KPK atau tidak karena saya belum tahu itu. Saya kalau tidak tahu saya katakan tidak tahu,” kata Firli di kantornya, Kamis (14/11).(Red)

Oh hi there đź‘‹
It’s nice to meet you.

Sign up to receive awesome content in your inbox, every month.

We don’t spam! Read our privacy policy for more info.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments