Friday, April 12, 2024
HomeBerita JatimSantri Tewas Dianiaya Senior di Kediri, Ponpes Belum Kantongi Izin

Santri Tewas Dianiaya Senior di Kediri, Ponpes Belum Kantongi Izin

Media Indo Pos,Jakarta – Seorang santri tewas dianiaya di salah satu pesantren di Kediri. Kemenag menyebut ternyata pondok pesantren tersebut belum memiliki izin. Kabid PD Pontren Kanwil Kemenag Jatim, As’adul Anam, menjelaskan pesantren tersebut tidak memiliki izin operasional. Ia meminta pemerintah daerah memberi perhatian terhadap kasus tersebut.

“Kejadian tersebut terjadi di pesantren yang tidak memiliki izin operasional. Ini menunjukkan perlunya peninjauan ulang terkait aturan. Hal Ini menjadi atensi betul untuk pemerintah daerah, dan kami sudah bertemu dengan pemerintah daerah sehingga bisa mengantisipasi hal-hal yang serupa,” kata As’adul dalam keterangan yang dilansir situs Kemenag, Kamis (29/2/2024).

“Kami akan menggali informasi dengan tim dan mendalami kemudian akan kami laporkan ke provinsi dan pusat,” ujarnya.

Lebih lanjut, Plt Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, Waryono, mengatakan Kemenag akan terus menyosialisasi tentang pesantren ramah anak dan menyusun regulasi tentang penanggulangan kekerasan di pesantren. Ia juga mengingatkan agar pesantren memiliki izin operasional.

“Kita selalu mensosialisasikan tentang pesantren ramah terhadap anak, terus juga mengingatkan kepada pesantren untuk memiliki izin operasional, dan menyusun beberapa aturan tentang penanggulangan kekerasan di pesantren,” kata Waryono.

“Kita terbuka untuk terus mengevaluasi dan memohon arahan dan saran dari berbagai pihak,” imbuhnya.

Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (PD Pontren) Kementerian Agama menyusun sejumlah langkah pencegahan agar kasus serupa tidak terjadi lagi. Hal itu dirumuskan dalam Rapat Koordinasi bersama perwakilan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

Kemenag Akan Tinjau Regulasi
Inspektur Wilayah II Kementerian Agama, Ruchman Basori, menekankan pentingnya memperkuat regulasi. Kementerian Agama juga perlu membentuk tim khusus, beranggotakan perwakilan Direktorat PD Pontren, KPAI, serta tim terkait lainnya untuk menyusun naskah akademik. Selain itu tim tersebut juga bertugas meninjau regulasi yang terlalu longgar, dan mencatat jumlah kasus kekerasan selama lima tahun terakhir.

“Melalui kebijakan yang mampu menindak secara tegas terhadap pesantren yang tidak memenuhi standar keamanan dan perlindungan terhadap santri, agar kyai dan pihak yang ingin membuka pesantren lebih berhati-hati,” tegas Ruchman Basori.

“Sebuah komitmen serius dari pihak berwenang, seperti Itjen, dibutuhkan agar langkah-langkah ini dapat diimplementasikan dengan segera,” sambungnya.

Hal senada disampaikan Jubir Kemenag, Anna Hasbie. Dia menggarisbawahi perlunya segera membentuk satuan tugas yang terdiri dari berbagai pihak untuk mengusut tuntas kekerasan di pesantren. “Kejadian ini harus benar-benar menjadi kasus terakhir, sehingga tahun ini benar-benar menjadi concern utama,” ujar Anna.

Anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia Aris Adi Leksono menegaskan setiap anak yang ada di satuan pendidikan wajib dilindungi oleh pembina dan pihak terkait. Kemenag diharapkan dapat menggali kasus anak yang berkonflik dengan hukum, lalu memproses secara cepat dan mengedepankan rasa keadilan dari keluarga korban.

“Langkah-langkah konkret yang diperlukan mencakup pencegahan, penindakan, dan tindak lanjut yang menyeluruh. Semua elemen terlibat, mulai dari perumusan kebijakan hingga implementasi di lapangan, harus berjalan seiring untuk menciptakan lingkungan Pesantren yang aman dan mendukung perkembangan anak-anak,” jelas perwakilan KPAI bidang Pendidikan ini.(Red)

Oh hi there đź‘‹
It’s nice to meet you.

Sign up to receive awesome content in your inbox, every month.

We don’t spam! Read our privacy policy for more info.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments