Friday, April 19, 2024
HomeBerita NasionalFahri Hamzah: Presidential Threshold Juga Harus Dihapuskan

Fahri Hamzah: Presidential Threshold Juga Harus Dihapuskan

Media Indo Pos,Jakarta – Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan ambang batas DPR atau parliamentary threshold (PT) sebesar 4% diubah sebelum pelaksanaan Pemilu 2029. Fahri Hamzah mendukung keputusan MK tersebut.

“Kalau kita membaca substansi dan argumen MK tentang kedaulatan rakyat, maka seluruh proses demokrasi dan pemilu itu intinya adalah kedaulatan rakyat. Oleh sebab itu, segala jenis pembatasan yang menyebabkan lahirnya perantara antara kekuasaan dalam rakyat, itu harus dihentikan,” kata Fahri saat dihubungi, Jumat (1/3/2024).

“PT dan segala jenis threshold itu pada dasarnya itu mendistorsi hak-hak rakyat untuk memilih pemimpin secara langsung, karena dibatas-batasi oleh ketentuan yang sebenarnya kekuatannya lebih kecil daripada kekuatan suara rakyat. Suara rakyat itu tinggi, sehingga kalau ada UU yang coba membatasi atau membatalkan hak fundamental rakyat dalam hal ini dengan prinsip kedaulatan rakyat, maka dia harus dihilangkan,” lanjutnya.

Fahri berpendapat tak cuma parliamentary threshold yang harus dihilangkan. Menurutnya, presidential threshold juga harus dihapus. “Sehingga di masa yang akan datang tidak saja parliamentary threshold, sebetulnya presidential threshold juga harus dihapuskan karena itu yang sebabkan rakyat itu berjarak dengan apa yang harus dia pilih dan hak-hak yang melekat pada rakyat itu,” ucapnya.

Lebih lanjut, Fahri menyampaikan threshold yang ada di Indonesia selama ini menyebabkan pilihan rakyat berbeda dengan yang teprilih. Sehingga, kata dia, saat ini muncul anggapan wakil rakyat yang terpilih sebetulnya adalah wakil partai politik.

“Threshold, misalnya, selama ini telah menyebabkan antara pilihan rakyat dengan yang terpilih itu orangnya berbeda. Itu yang kemudian menyebabkan masih ada anggapan kuat bahwa wakil rakyat itu adalah wakil dari partai politik, bukan wakil daripada rakyat, padahal seharusnya, wakil rakyat adalah wakil langsung daripada rakyat,” ujarnya.

Putusan MK
MK sebelumnya menilai ketentuan parliamentary threshold atau ambang batas parlemen 4% suara sah nasional yang diatur UU 7 tahun 2017 tidak sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat. MK memerintahkan agar ambang batas DPR tersebut diubah sebelum pelaksanaan Pemilu 2029.

Hal ini disampaikan MK dalam putusan perkara 116/PUU-XXI/2023, yang diajukan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). Sidang diketahui dipimpin oleh Ketua MK Suhartoyo.

Meski begitu, dalam pertimbangannya, MK menyatakan ketentuan Pasal 414 ayat (1) dalam UU 7/2017, yang mengatur ambang batas parlemen 4 persen masih konstitusional untuk diberlakukan pada hasil Pemilu 2024. Namun, ambang batas parlemen ini tidak bisa lagi berlaku pada Pemilu 2029.

“Sebagai konsekuensi yuridisnya, norma Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 haruslah dinyatakan konstitusional bersyarat (conditionally constitusional) sepanjang masih tetap diberlakukan untuk hasil Pemilu DPR 2024 dan tidak diberlakukan untuk hasil Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya kecuali setelah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen dan besaran angka atau persentase ambang batas parlemen,” ujar MK dalam pertimbangan putusannya, seperti dilihat, Kamis (29/2).(Red)

Sumber: detikcom

Oh hi there đź‘‹
It’s nice to meet you.

Sign up to receive awesome content in your inbox, every month.

We don’t spam! Read our privacy policy for more info.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments