Sunday, May 19, 2024
HomeBerita NasionalRespons Tim Kuasa Hukum Ganjar-Mahfud Soal Keterangan 4 Menteri

Respons Tim Kuasa Hukum Ganjar-Mahfud Soal Keterangan 4 Menteri

Media Indo Pos,Jakarta – Tim kuasa hukum Ganjar-Mahfud buka suara soal keterangan yang diberikan 4 menteri di sidang sengketa Pilpres 2024. Menurutnya, keterangan 4 menteri hari ini menegaskan adanya hubungan antara pembagian bantuan pangan dengan hasil elektoral khususnya pilpres 2024.

Adapun keempat menteri telah dihadirkan dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK) hari ini. Mereka yakni Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko PMK Muhadjir Effendy, Mensos Tri Rismaharini, dan Menkeu Sri Mulyani.

Tim Kuasa Hukum Ganjar-Mahfud Ronny Talapessy lantas menyimpulkan kalau pemberian bantuan berupa barang tidak lagi disediakan sejak Risma menjadi menteri. Menurutnya, keberadaan barang seperti beras berpotensi terjadinya fraud atau korupsi.

“Apalagi harga berasnya merujuk kepada harga cadangan beras pemerintah (CBP) bukan kepada harga eceran tertinggi (HET). Selisih harga itu bisa membuka peluang kecurangan atau korupsi. Berdasarkan itu, maka Risma memutuskan tidak lagi memberi bansos dalam bentuk barang/natura melainkan tunai dalam bentuk transfer. Dengan cara transfer tunai itu seperti yang dijelaskan Mensos Risma, pengawasan pelaksanaannya lebih muda melalui sistem elektronik. Lebih efisien dan efektif,” ujarnya.

Ronny menilai langkah Risma dengan tidak memberikan bantuan berupa barang sudah dilakukan dengan baik. Ronny menyebut hal itu diatur dalam UU No. 14 tahun 2019 itu yang meyebut bantuan sosial yang sifatnya bisa dalam bentuk bantuan langsung baik sementara maupun berkelanjutan.

“Begitu pula dalam UU Nomor 14 tahun 2019 tentang Pekerja Sosial yang menegaskan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial. Dalam UU ini juga menegaskan tugas mensos dalam rangka memberi bantuan sosial,” ujarnya.

“Dengan demikian, jawaban Mensos Risma terkait pemberian bansos yang tidak lagi memberikan barang/natura sebenarnya sudah jelas dan menunjukkan bahwa Risma melaksanakan tugasnya dengan baik,” lanjut Ronny.

Ronny juga menyebut kalau Risma tidak tahu menahu soal bansos el nino. Ronny menyebut bantuan sosial el nino itu berada di luar kendali Kemensos.

“Di luar dari itu, kita bisa melihat bahwa Mensos Risma sama sekali tidak mengetahuinya. Soal bansos untuk el-nino, misalnya, Mensos Risma bahkan tidak ‘berani’ memberi usulan tapi menerima penugasan yang dibahas dalam rapat kabinet terbatas. Dengan kata lain, tugas tersebut di luar dari tugas pokok dari Kemensos,” ujarnya.

Ronny juga menyinggung pembagian bansos berupa beras lewat Badan Pangan Nasional (Bapanas). Menurutnya, lembaga ini hanya dibentuk lewat Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021. Dalam Pepres tersebut, tugas pokok Bapanas adalah melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan.

Dengan kata lain, Bapanas utamanya memastikan ketersediaan (ketahanan), stabilisasi pasokan dan harga pangan, kerawanan pangan dan gizi, penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan.

“Itu sebabnya, ketika penyaluran bantuan pangan itu ditanyakan majelis hakim MK, maka Mensos Risma sama sekali tak tahu. Bahkan data yang digunakan Bapanas dalam penyaluran itu Mensos Risma tidak mengetahuinya. Yang menjawab justru Menko PMK. Menkeu Sri Mulyani Indrawati kemudian mencoba mencari istilah baru agar penyaluran beras lewat Bapanas itu bukan bagian dari bansos seperti amanat dari UU,” ujarnya.

“Sri Mulyani menyebutnya sebagai bantuan pangan untuk bertujuan penguatan ketahanan pangan dan stabilitas harga pangan dalam APBN ini masuk fungsi ekonomi. Akan tetapi, ketika kita cermati frasa ‘bantuan’ sebenarnya sudah tidak masuk dalam tugas dan fungsi Bapanas. Khusus soal fungsinya, Bapanas sebenarnya hanya mengadakan, mengelola, dan menyalurkan cadangan pangan pemerintah melalui BUMN pangan,” lanjut Ronny.

Berdasarkan fakta yang dijelaskan, Ronny menilai bantuan pangan lewat Bapanas selama tidak jelas tujuannya. Oleh karena itu dia menilai keterangan yang diberikan keempat menteri menunjukkan adanya hubungan pembagian bansos dengan hasil elektoral pilpres 2024.

“Bantuan pangan lewat Bapanas selama 6 bulan menjadi itu menjadi tidak jelas tujuannya kecuali dikaitkan dengan pemilu. Justru, selepas pemilu bantuan pangan yang disalurkan Bapanas selama pemilu berlangsung memicu kenaikan harga yang hingga kini tidak bisa diredam lembaga tersebut dan pemerintah,” ujarnya.

“Jadi, saya kira menjadi jelas bahwa keterangan 4 menteri hari ini menegaskan hubungan antara pembagian bantuan pangan berhubungan dengan erat dengan hasil elektoral khususnya pilpres 2024,” lanjut Ronny.(Red)

Oh hi there đź‘‹
It’s nice to meet you.

Sign up to receive awesome content in your inbox, every month.

We don’t spam! Read our privacy policy for more info.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments