Monday, May 20, 2024
HomeBerita NasionalMK: Tak Ada Laporan ke Bawaslu, Dugaan Pelanggaran TSM Dianggap Tak Ada

MK: Tak Ada Laporan ke Bawaslu, Dugaan Pelanggaran TSM Dianggap Tak Ada

Media Indo Pos,Jakarta – Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Ridwan Mansyur membacakan pertimbangan terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam mengadili pelanggaran yang berkaitan dengan proses pemilu. Salah satu yang dibacakan itu terkait dengan dalil terjadinya pelanggaran terstruktur sistematis dan masif (TSM).

Hal itu disampaikan Ridwan dalam sidang pembacaan putusan sengketa Pilpres 2024 di gedung MK, Jakarta Pusat, Senin (22/4/2024). Ridwan mengatakan MK tidak memiliki wewenang untuk menyelesaikan proses sengketa yang dimiliki oleh Bawaslu.

“Penting bagi Mahkamah untuk menegaskan bahwa dengan berwenangnya Mahkamah untuk masuk ke dalam nilai lebih dalam proses penyelenggaraan Pemilu tidak berarti lantas menegasikan segala proses penyelesaian sengketa yang dimiliki oleh lembaga-lembaga lain di luar mahkamah, sebagaimana telah ditentukan dalam undang-undang pemilu,” jelas Ridwan.

Ridwan mengatakan penyelesaian pelanggaran pemilu secara TSM merupakan kewenangan dari Bawaslu. Ridwa menilai dalam konteks ini, Mahkamah hanya memiliki posisi untuk memastikan Bawaslu telah melaksanakan tugasnya.

“Dalam konteks ini Mahkamah bukan dalam posisi untuk memberikan penilaian terhadap proses penyelesaian yang telah dilakukan oleh Bawaslu, melainkan memastikan Bawaslu telah melaksanakan kewenangan dengan tepat sesuai dengan asas dan hukum pemilu yang berlaku,” ujarnya.

Ridwan mengatakan proses penyelesaian sengketa di Bawaslu akan menjadi database pengawasan. Ridwan mengatakan tidak ada laporan dugaan pelanggaran Pemilu secara TSM kepada Bawaslu sehingga dugaan pelanggaran itu tidak pernah ada.

“Berdasarkan hal tersebut, meskipun Mahkamah tidak terkait pada hasil pelaksanaan kewenangan Bawaslu, akan tetapi momentum pelaporan atas pelanggaran administrasi dan proses Pemilu secara TSM kepada Bawaslu menjadi hal penting dalam penyelesaian sengketa hasil perolehan suara, sehingga dengan tidak adanya pelaporan pelanggaran Pemilu secara TSM kepada Bawaslu, maka dapat dikatakan dugaan pelanggaran tersebut dianggap tidak pernah ada, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya dalam persidangan,” ujarnya.

“Secara konkret, posisi Mahkamah terhadap proses pelaksanaan kewenangan Bawaslu dalam perselisihan tentang hasil pemilihan umum adalah memastikan lembaga pengawas pemilu telah secara seksama melakukan pengawasan, penilaian dan penindasan dengan memberikan keputusan/rekomendasi seusai dengan asas dan hukum pemilu yang berlaku,” imbuh dia.(Red)

Oh hi there đź‘‹
It’s nice to meet you.

Sign up to receive awesome content in your inbox, every month.

We don’t spam! Read our privacy policy for more info.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments