Thursday, May 23, 2024
HomeBerita NasionalAjukan Praperadilan, Bupati Sidoarjo Minta Status Tersangka di KPK Dicabut

Ajukan Praperadilan, Bupati Sidoarjo Minta Status Tersangka di KPK Dicabut

Media Indo Pos,Jakarta – Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali atau Gus Muhdlor mengajukan praperadilan melawan KPK terkait penetapan tersangka di kasus dugaan korupsi. Gus Muhdlor menilai status tersangka itu tidak sah.

Gugatan itu didaftarkan Gus Muhdlor ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor perkara 49/Pid.Pra/2024/PN JKT.SEL. Sidang pertama gugatan itu digelar Senin 6 Mei 2024. Hari ini, sidang lanjutan dengan memanggil KPK selaku termohon.

Muhdlor meminta gugatannya dikabulkan oleh hakim praperadilan. Dia menilai status tersangka yang disematkan KPK terhadapnya tidak sah.

“Menerima dan mengabulkan permohonan praperadilan dari pemohon Ahmad Muhdlor Ali untuk seluruhnya. Menyatakan tindakan termohon menetapkan pemohon sebagai tersangka dengan dugaan tindak pidana korupsi di Lingkungan Pemerintah Daerah Sidoarjo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f atau Pasal 12 huruf g atau Pasal 12 huruf e atau Pasal 11 atau Pasal 12 B Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” bunyi permohonan praperadilan seperti dilihat di SIPP PN Jakarta Selatan, Senin (13/5/2024).

Oleh karena itu, dia meminta KPK menghentikan surat perintah penyidikan. Selain itu, dia menilai penyitaan yang dilakukan KPK berkaitan dengan kasus dugaan korupsi yang menjerat dirinya tidak sah.

“Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin.Dik/57/DIK.00/01/03/2024, tanggal 19 Maret 2024 yang menjadi dasar Pemohon sebagai Tersangka adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh TERMOHON yang berkaitan dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin.Dik/57/DIK.00/01/03/2024, tanggal 19 Maret 2024;” tulis permohonan.

“Menyatakan segala penyitaan dalam perkara ini tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; Membebankan biaya perkara kepada termohon sejumlah nihil; atau apabila yang mulia Hakim Praperadilan berpendat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (et aequo et bono),” lanjutnya.

Sementara itu, Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri memastikan tim biro hukum KPK menghadiri sidang praperadilan itu. Ali mengatakan tim KPK akan menjelaskan duduk perkara kasus tersebut di depan hakim praperadilan.

“Informasi yang kami terima, tim biro hukum KPK, hari ini (13/5) bertempat di PN Jakarta Selatan hadir di sidang praperadilan tersangka AMA (Bupati Sidoarjo). Kami akan jelaskan dan buktikan bahwa seluruh proses penyidikan perkara dimaksud telah sesuai dan tentu patuh pada aturan hukum dan seluruh ketentuan yang ada,” ucap Ali kepada wartawan.

Ali berharap proses pemeriksaan praperadilan berjalan independen dan sesuai mekanisme hukum. Ali menyebut KPK juga turut memonitor perkembangan setiap tahapan persidangannya.(Red)

Oh hi there đź‘‹
It’s nice to meet you.

Sign up to receive awesome content in your inbox, every month.

We don’t spam! Read our privacy policy for more info.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments