Tuesday, June 25, 2024
HomeBerita NasionalPakar: Perubahan Syarat Usia Cagub dan Cawagub Tak Bisa Berlaku di Pilkada...

Pakar: Perubahan Syarat Usia Cagub dan Cawagub Tak Bisa Berlaku di Pilkada 2024

Media Indo Pos,Jakarta – Pakar kepemiluan dari Universitas Indonesia (UI), Titi Anggraini, menilai putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan gugatan batas minimal usia calon kepala daerah, tidak dapat diberlakukan di Pilkada 2024. Titi menuturkan alasannya karena tahapan pencalonan kepala daerah sedang berlangsung, di mana calon perseorangan sudah menyerahkan syarat dukungan, dan sedang dilakukan verifikasi administrasi.

“Putusan MA soal perhitungan usia calon gubernur terhitung minimal 30 tahun saat pelantikan tidak bisa diberlakukan pada Pilkada 2024,” kata Titi, dilansir dari Antara, Jumat (31/5/2024).

Titi menjelaskan bakal calon perseorangan telah menyerahkan syarat dukungan untuk Pilkada 2024, berdasarkan Keputusan KPU Nomor 532 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Pilkada 2024 pada Selasa (7/5). Mekanisme itu masih menginduk pada Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020.

“Artinya, rangkaian proses pencalonan jalur perseorangan dilakukan dengan keberlakuan syarat usia yang masih menggunakan ketentuan berusia paling rendah 30 tahun untuk cagub/cawagub dan 25 tahun untuk calon di Pilkada Kab/Kota terhitung sejak penetapan pasangan calon,” jelasnya.

Diketahui, putusan MA mengubah batas calon gubernur (cagub) dan wakil cagub minimal berusia 30 tahun dan 25 tahun untuk calon bupati dan wakil bupati atau calon wali kota dan wakil wali kota, terhitung sejak pasangan calon terpilih

Kembali ke Titi, dia menilai persyaratan usia yang diatur dalam UU Pilkada bila ada ketidakjelasan dalam penerapannya dan dianggap menimbulkan ketidakpastian hukum, membuat ruang pengujian-nya bukan ke MA, melainkan ke Mahkamah Konstitusi.

Sebelumnya Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan gugatan Ketum Partai Garuda Ahmad Ridha Sabana terhadap pasal 4 ayat 1 huruf d PKPU nomor 9 tahun 2020 tentang batas usia Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota.

Diketahui, perkara gugatan tersebut teregistrasi dengan nomor 23 P/HUM/2024. Pemohonnya adalah Ahmad Ridha Sabana dkk sementara termohonnya adalah KPU RI.

“Kabul permohonan HUM,” demikian tertulis dalam situs Kepaniteraan MA yang dilihat, Kamis (30/5).

Perkara tersebut masuk pada 23 April 2024. Tanggal distribusi perkaranya 27 Mei 2024 dan tanggal putus perkara 29 Mei 2024.

Majelis Hakim Agung yang mengadili perkara ini diketuai oleh Yulius dengan anggota Cerah Bangun dan Yodi Martono Wayunadi.

“Lama memutus: 3 hari,” demikian tertulis di situs MA.

MA belum menampilkan putusan lengkap terkait permohonan tersebut. Meski demikian, Partai Garuda selaku pemohon mengaku telah menerima salinan putusan tersebut.(Red)

Oh hi there 👋
It’s nice to meet you.

Sign up to receive awesome content in your inbox, every month.

We don’t spam! Read our privacy policy for more info.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments