Monday, June 17, 2024
HomeBerita NasionalMoeldoko: Tapera Bukan Iuran Tapi Tabungan, Bisa Dicairkan Saat Pensiun

Moeldoko: Tapera Bukan Iuran Tapi Tabungan, Bisa Dicairkan Saat Pensiun

Media Indo Pos,Jakarta – Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyatakan Tabungan Perumahan rakyat (Tapera) bukan potong gaji atau iuran, melainkan tabungan. Pekerja yang sudah mempunyai rumah disebut bisa mencairkannya ketika sudah pensiun.

“Jadi saya ingin tekankan Tapera ini bukan potong gaji atau bukan iuran, Tapera ini adalah tabungan. Dalam UU memang mewajibkan. Bentuknya nanti bagi mereka yang sudah punya rumah bagaimana apakah harus membangun rumah? Nanti pada ujungnya pada saat usia pensiun selesai, bisa ditarik dengan uang atau pemupukan yang terjadi,” kata Moeldoko di Gedung Bina Graha Kantor Staf Presiden, Jakarta, Jumat (31/5/2024).

Moeldoko mengatakan Tapera merupakan perpanjangan dari Bapertarum yang sebelumnya dikhususkan untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS). Kebijakan ini diperluas untuk mengatasi masalah backlog perumahan di mana 9,9 juta masyarakat disebut belum memiliki rumah.

“Untuk itu maka pemerintah berpikir keras memahami bahwa antara jumlah kenaikan gaji dan tingkat inflasi di sektor perumahan itu tidak seimbang. Untuk itu maka harus ada upaya keras agar masyarakat pada akhirnya nanti bisa walaupun terjadi inflasi, tetapi masih bisa punya tabungan untuk membangun rumahnya. Itu sebenarnya yang dipikirkan,” tuturnya.

Besaran iuran peserta Tapera yang ditetapkan adalah 3% dari gaji atau upah. Besaran tersebut terbagi atas 0,5% ditanggung pemberi kerja dan 2,5% wajib dibayarkan oleh pekerja.

Moeldoko meminta masyarakat memberikan waktu kepada pemerintah untuk memikirkan cara terbaik guna memenuhi kebutuhan rumah rakyat. Ke depan, pemerintah menggencarkan komunikasi dan dialog dengan masyarakat dan dunia usaha, sebelum kebijakan ini benar-benar dilaksanakan selambat-lambatnya 2027.

“Kita masih ada waktu sampai 2027. Jadi masih ada kesempatan untuk konsultatif, nggak usah khawatir,” ucapnya.

Dikelola Agar Tak Seperti Asabri
Moeldoko menegaskan akan membangun sistem pengawasan untuk menjamin agar pengelolaan dana Tapera dilakukan dengan baik, akuntabel, dan transparan. Hal ini untuk mencegah agar pengalaman buruk di Asabri tidak terulang lagi.

Moeldoko mengatakan pengawasan dana Tapera dilakukan oleh Komite Pengawasan BP Tapera. Komite ini berisi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, serta perwakilan OJK dan profesional.

“Ini saya ingin sampaikan kepada teman-teman, jangan sampai terjadi seperti Asabri. Asabri waktu saya jadi panglima TNI, saya nyentuh saja tidak bisa, nempatkan orang saja tidak bisa,” ungkapnya.

Saat itu, Moeldoko heran mengapa uang prajuritnya tidak bisa dilihat olehnya. “Bayangkan panglima TNI punya anggota 500.000 prajurit, nggak boleh nyentuh Asabri. Akhirnya kejadian seperti kemarin, kita nggak ngerti,” katanya.

Dengan adanya komite ini, dia yakin pengelolaan dana Tapera akan lebih transparan dan akuntabel. “Nggak bisa macam-macam karena semua bentuk-bentuk investasi akan dijalankan pasti dikontrol dengan baik oleh para komite dan secara umum oleh OJK,” ucap Moeldoko.

Bukan Buat Tambal APBN
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan dana simpanan peserta Tapera tidak akan digunakan untuk kegiatan pemerintah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana Tapera disebut ditujukan langsung manfaatnya bagi peserta.

Direktur Sistem Manajemen Investasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu Saiful Islam mengatakan program Tapera tidak ada kaitannya dengan belanja-belanja yang akan dilakukan pemerintah.

“Dana simpanan peserta Tapera tidak digunakan untuk kegiatan pemerintah dan tidak masuk ke dalam APBN,” kata Saiful.

Saiful menyebut program Tapera sudah ditetapkan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2016. Maka dari itu tidak ada kaitan antara upaya pemerintah mengumpulkan penerimaan negara dengan Tapera.

“Dana Tapera dicatat berdasarkan individual account pada bank kustodian per masing-masing peserta by name, by NIK, by address sehingga kemudian bisa diketahui historical dari dana masing-masing peserta tersebut. Kemudian dikelola dan dipupuk pada instrumen investasi oleh manajer investasi yang profesional dan yang tidak kalah penting selalu diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan secara reguler,” tegas Saiful.(Red)

Oh hi there đź‘‹
It’s nice to meet you.

Sign up to receive awesome content in your inbox, every month.

We don’t spam! Read our privacy policy for more info.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments