Sunday, July 14, 2024
HomeHukum & KriminalSyahrul Yasin Limpo Bawa-bawa 'Perintah Presiden' Saat Tanya Ahli Soal Pembenaran Diskresi

Syahrul Yasin Limpo Bawa-bawa ‘Perintah Presiden’ Saat Tanya Ahli Soal Pembenaran Diskresi

Media Indo Pos,Jakarta – Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) membawa-bawa ‘perintah presiden’ saat bertanya ke ahli hukum pidana dari Universitas Pancasila, Prof Agus Surono, di persidangan. SYL, yang merupakan terdakwa dalam kasus gratifikasi dan pemerasan, menanyakan pertanggungjawaban hukum dari sebuah diskresi.

Agus dihadirkan SYL sebagai ahli meringankan dalam sidang lanjutan kasus gratifikasi dan pemerasan yang digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Rabu (13/6/2024). SYL awalnya bertanya kepada Agus terkait mens rea atau sikap batin pelaku ketika melakukan tindak pidana suatu perbuatan dalam hukum pidana.

“Saudara ahli, delik itu kan ada perbuatan dan ada mens rea. Kalau salah satunya tidak ada masihkah bisa menjadi delik atau suatu yang salah satunya nggak ada. Katakanlah perbuatannya ada tapi tidak ada niat jahat di balik itu, bisa kah menjadi perbuatan hukum?” tanya SYL.

“Mohon izin, Yang Mulia, jadi di dalam satu perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan atau dimintai pertanggungjawaban pidana itu memang pertama harus ada mens rea dan kedua harus ada actus reus,” jawab Prof Agus.

“Cuman memang di dalam peristiwa hukum konkret kita sulit untuk menilai mens rea atau niat jahat dari seseorang itu. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah dapat dinilai atau dapat dilihat dari perbuatan konkretnya. Apa perbuatan konkretnya? Yang tadi, actus reus tadi yang sifatnya adalah nyata,” imbuh Agus.

SYL kembali bertanya ke Agus. Dia menyinggung kerawanan pangan dunia hingga perintah extraordinary atau diskresi oleh menteri yang diberikan presiden.

“Izin, Yang Mulia, yang kedua. Kalau negara, bangsa, dalam situasi darurat warning dunia PBB mengatakan ada kerawanan pangan dunia. Kemudian, ada perintah extraordinary oleh kabinet dan presiden atau atas nama negara untuk mengambil sebuah langkah, yang extraordinary atau diskresi berdasarkan UU No 2 Tahun 2020 dan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 kalau saya tidak salah, apakah itu bagian yang ahli tadi sebutkan? Alasan untuk melakukan langkah pembenaran apabila terjadi diskresi. Itu apakah itu yang ahli maksud?” tanya SYL.

“Ada el nino ada COVID supaya UU Nomor 2 Tahun 2020 itu, minta maaf,” tambah SYL.

Agus kemudian memberikan penjelasan. Agus mengatakan pemenuhan suatu hal yang bersifat melawan hukum dapat hilang jika memenuhi sejumlah asas seperti asas kepentingan umum, asas kepatutan hingga asas keadilan.

“Baik, mohon izin, Yang Mulia. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa tadi ada menjelaskan sifat melawan hukum materiilnya itu menjadi hilang karena ada satu hal-hal yang tidak terpenuhi, di dalam hal-hal yang tidak terpenuhi itu berkaitan dengan asas-asas tadi bapak. Asas keadilan, asas kepentingan umum, asas kepatutan dan seterusnya tadi. Nah, yang paling penting yang menjadi koridor adalah apakah dalam pemenuhan hal-hal yang tadi saya sampaikan tadi untuk kepentingan umum dan seterusnya tadi apakah melanggar norma aturan yang ada ataukah tidak. Kalau memang ternyata itu terjadi, ya maka sifat melawan hukumnya bisa hilang karena terpenuhinya asas-asas sebagaimana yang tadi saya sampaikan. Demikian, Yang Mulia,” kata Prof Agus.

SYL kembali menanyakan terkait diskresi untuk kepentingan pangan 287 juta rakyat yang terancam. Agus mengatakan sifat perbuatan melawan hukum dapat hilang jika asas kepentingan umum hingga asas keadilan terpenuhi.

“Izin, Yang Mulia, katakanlah seperti itu dalam pendekatan frame akademik pidana. Tapi pidana kan tidak berdiri sendiri gitu, nah sekarang untuk kepentingan 287 juta orang makanan yang terancam, terus ada diskresi yang diperintahkan dan itu terjadi, apakah itu bisa diabaikan dalam pendekatan pidana saja? Atau tetap harus dijadikan bagian-bagian yang harus tesis antitesa sintesa dari aturan hukum yang ada?” tanya SYL.

“Mohon izin, Yang Mulia, kembali ke konsep tadi sifat melawan hukumnya tadi bapak. Jadi sifat melawan hukumnya tadi menjadi hilang manakala terpenuhi asas-asas yang tadi saya sampaikan, asas yang paling utama adalah kepentingan umum, asas keadilan, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah keadilan apakah keadilan bagian sekelompok? tidak. Keadilan tentu bagi sebagian besar masyarakat itu juga harus terpenuhi rasa keadilannya. Demikian, Yang Mulia,” jawab Agus.

SYL didakwa menerima gratifikasi dan memeras anak buah yang totalnya mencapai Rp 44,5 miliar. SYL didakwa melakukan perbuatan itu bersama Sekjen Kementan nonatif Kasdi dan Direktur Kementan nonaktif Hatta. Namun ketiganya diadili dalam berkas terpisah.

Uang itu diterima SYL selama menjabat Menteri Pertanian pada 2020-2023. Jaksa mengatakan SYL memerintahkan staf khususnya, Imam, Kasdi, M Hatta dan ajudannya, Panji, untuk mengumpulkan uang ‘patungan’ ke para pejabat eselon I di Kementan. Uang itu digunakan untuk kepentingan pribadi SYL.

Atas hal tersebut, SYL dkk didakwa jaksa KPK melanggar Pasal 12 huruf e atau huruf f atau Pasal 12B juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Dalam proses persidangan, para saksi yang dihadirkan mengaku diminta mengumpulkan uang hingga miliaran rupiah untuk berbagai keperluan SYL. Para saksi mengaku diminta mengeluarkan uang Kementan ataupun uang pribadi untuk skincare anak dan cucu SYL, perjalanan ke Brasil dan AS, umrah, renovasi kamar anak, membelikan mobil anak, bayar cicilan mobil, membayar pesta ultah cucu, membeli sound system hingga membeli makanan secara online.

Para saksi yang dihadirkan mengaku mereka kerap dihubungi Kasdi, Hatta ataupun Panji untuk segera memenuhi keperluan SYL. Mereka juga mengaku mendapat ancaman pencopotan dari jabatan jika tak memenuhi permintaan SYL.

Bantahan Istana
Stafsus Presiden Bidang Hukum, Dini Purwono, menegaskan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak pernah memberi perintah kepada menteri untuk menarik uang dari bawahan. Dia menegaskan Jokowi tak pernah menginstruksikan menteri ataupun kepala lembaga untuk menarik uang dari bawahan demi menanggulangi suatu krisis.

“Tidak benar ada instruksi Presiden dalam rapat kabinet kepada para menteri/kepala lembaga untuk menarik uang dari bawahan atau staf dalam penanggulangan krisis pangan akibat pandemi dan el nino,” kata Dini kepada wartawan, Kamis (13/6/2024).(Red)

Oh hi there đź‘‹
It’s nice to meet you.

Sign up to receive awesome content in your inbox, every month.

We don’t spam! Read our privacy policy for more info.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments