Saturday, July 13, 2024
HomePolitikPKB Sebut Megawati-SBY-Jokowi Bisa Isi Dewan Pertimbangan Agung

PKB Sebut Megawati-SBY-Jokowi Bisa Isi Dewan Pertimbangan Agung

Media Indo Pos,Jakarta – Baleg DPR RI menyepakati RUU Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) berubah menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dari usul inisiatif DPR. Anggota Baleg Fraksi PKB DPR, Luluk Nur Hamidah, menilai Dewan Pertimbangan Agung dapat diisi oleh mantan presiden.

“Ya pada akhirnya memang kita ini presidential system sih ya. Jadi presiden ini juga punya kewenangan untuk menentukan soal batasan. Ini kan akhirnya menjadi relevan dengan revisi UU Kementerian kemarin, yang memberikan keleluasaan kepada presiden bilamana diperlukan untuk menentukan jumlahnya dan nomenklaturnya. Karena ada kebutuhan yang barangkali berbeda antara satu rezim dengan yang lain,” kata Luluk di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (10/7/2024).

Luluk mengatakan presiden terdahulu, Megawati Soekarnoputri hingga Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), bisa masuk di Dewan Pertimbangan Agung. Luluk mengatakan Dewan Pertimbangan Agung ini dapat menjadi tempat aspirasi bagi pemimpin Indonesia terdahulu.

“Nah, saya kira cara kita menghargai pemimpin bangsa kita atau pemimpin negara itu kan banyak cara. Nah, saya kira mereka sudah transformasi menjadi negarawan. Jadi ada beliau former president itu Pak SBY, Ibu Megawati, atau Pak Jokowi misalnya,” kata Ketua DPP PKB ini.

“Ya mungkin ada juga perwakilan dari keluarga Gus Dur dan lain-lain. Intinya, termasuk juga tokoh-tokoh yang lain karena tidak mesti harus juga presiden yang itu bisa ada di Dewan Pertimbangan Agung. Itulah tempat yang mulia untuk para orang-orang yang mulia itu memberikan pertimbangan, masukan, agar arah Indonesia menjadi lebih baik,” sambungnya.

Luluk mengatakan PKB tak masalah dengan Dewan Pertimbangan Agung. Ia menekankan kembali terkait hak prerogatif presiden.

“Nggak ada masalah, lagi pula itu juga menjadi hak prerogatif presiden. Kita kembalikan lagi asasnya karena apa presiden terpilih tentu memiliki hak prerogatif untuk memilih semua orang yang dianggap layak untuk bisa membantu beliau menjalankan pemerintahan ini, termasuk Dewan Pertimbangan Agung,” katanya.

Baleg DPR sebelumnya membahas Revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Wantimpres. Sembilan fraksi di DPR RI menyepakati revisi ini menjadi RUU usul inisiatif DPR dan dibawa ke paripurna untuk persetujuan.

Pengambilan keputusan dilakukan di ruang Baleg, gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (9/7). Tak ada fraksi yang menolak terkait Revisi UU tentang Wantimpres.

“Dengan demikian, sembilan fraksi semua menyetujui Rancangan UU tentang Perubahan atas UU Nomor 19 Tahun 2006 menjadi draf usul inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan untuk itu minta persetujuan kepada Bapak-Ibu sekalian, apakah draf ini bisa kita teruskan untuk dibahas di tingkat selanjutnya, diproses, setuju ya?” kata Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas dalam rapat. Forum rapat lalu menyetujui itu.(Red)

Oh hi there đź‘‹
It’s nice to meet you.

Sign up to receive awesome content in your inbox, every month.

We don’t spam! Read our privacy policy for more info.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments