Media Indo Pos,Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) berjanji menggratiskan pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN) pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang mau berinvestasi di Ibu Kota Negara (IKN).
Gratis pajak juga akan diberikan pada PPh karyawan mereka yang bekerja di IKN.
Janji ia sampaikan saat groundbreaking pembangunan Proyek BSH Hub Community di IKN, Kalimantan Timur pada Kamis (21/12) ini. Jokowi mengatakan gratis pajak itu diberlakukan demi mendorong ekonomi di IKN.
“Untuk UKM yang berinvestasi di IKN ini nanti untuk PPh, PPN, maupun PPh karyawannya memang akan dibebaskan untuk memberikan trigger ekonomi kepada para pelaku UKM yang ingin melakukan investasi di IKN,” kata Jokowi.
Gelontoran insentif pajak bagi investor dan karyawan yang mau berinvestasi dan kerja di IKN juga pernah disampaikan Ditjen Pajak. Mereka menyebut para karyawan perusahaan yang mau pindah kerja ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara bakal mendapatkan gaji penuh, tanpa potongan pajak dan lainnya.
Hal itu disampaikan Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Yon Arsal di hadapan para calon investor. Menurutnya, karyawan tak akan dipungut pajak penghasilan 21 (PPh 21) jika bekerja di IKN.
“Tentu kita usahakan mendatangkan keramaian (di IKN), makanya salah satu fasilitas yang kita berikan adalah PPh 21 ditanggung pemerintah yang akan memberikan berbagai insentif bagi karyawan yang pindah ke sana,” kata Yon dalam Roadshow IKN di Hotel Grand Hyatt, Jakarta Pusat, Jumat (1/12).
Yang pindah ke sana, kerja dan domisili di sana, karyawan, PPh-nya ditanggung pemerintah. Jadi, karyawan yang bersangkutan dapat menerima penghasilan secara penuh, pajaknya ditanggung pemerintah,” sambungnya.
Selain itu, Yon menyebut ada sederet insentif lain, termasuk pajak pertambahan nilai (PPN), yang juga ditanggung pemerintah. Meski begitu, Yon memastikan seluruh insentif yang diberikan negara tetap memperhatikan tata kelola dengan baik. Hal tersebut juga akan disampaikan dalam laporan realisasi APBN secara berkala.
Ia menyebut ada empat fokus yang menjadi landasan pemerintah dalam mengobral insentif di IKN.
Pertama, keberlangsungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ia sadar banyaknya insentif yang ditanggung pemerintah perlu terus memperhatikan stabilitas kas negara. Kedua, pemerintah tetap mendorong penggunaan produk-produk dalam negeri. Ketiga, negara terus mendukung masuknya investasi baru di IKN.
“Bagaimana mendesain insentif tadi, misal tax holiday, financial center, holding company, dan sebagainya untuk menciptakan industri-industri baru, termasuk UMKM juga,” jelasnya.
“Keempat, kita akan dorong konsep green environment dan smart city sehingga kita juga memberikan berbagai fasilitas. Terutama, PPN di area-area yang terkait green environment,” tutup Yon.(Red)
