Media Indo Pos,Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, menilai pelaksanaan Pilkada 2024 serentak waktu yang tepat sebagai momentum mensinkronkan rencana kerja pemerintah pusat dan daerah. Momentum sinkronisasi ini, kata Tito, sebelumnya belum pernah terjadi.
“First time ever, pertama kali dalam sejarah bangsa ini, kita akan melaksanakan pilkada serentak 27 November nanti. Supaya apa? Supaya paralel antara pemerintahan pusat, provinsi, kabupaten/kota yang selama ini nggak pernah tercapai, nggak pernah ada,” kata Tito saat menyampaikan arahnnya dalam acara Musrenbangnas di JCC, Jakarta Pusat, Senin (6/5/2024).
Tito menyebut waktu pelaksanaan pilkada itu paralel dengan masa jabatan presiden terpilih, yang akan dilantik pada 20 Oktober 2024. Menurutnya, waktu itu tepat untuk menyusun perencanaan pembangunan agar seirama baik di tingkat pusat maupun daerah.
“Kali ini kita memiliki momentum untuk menyusun perencanaan yang sinkron antara pusat dan daerah karena adanya pilkada tanggal 27 November (2024),” ucap Tito.
“Harapan kita (pilkada) berlangsung aman, damai, dan kemudian kepala daerah terpilih dilantik segera. Kalau nggak ada (sengketa di Mahkamah Konstitusi) MK segera dilantik untuk mengisi kekosongan yang diisi terutama oleh Pj. Ini akan membuat antara pelantikan presiden 20 Oktober dengan visi-misi dan RPJM-nya (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) dan RKPD-nya (Rencana Kerja Perangkat Daerah) itu lebih bisa disinkronisasikan dengan rekan-rekan kepala daerah yang terpilih nanti,” tambah dia.
Eks Kapolri itu kemudian menuturkan bahwa pilpres dan pilkada yang tidak pernah dilakukan paralel turut menjadi salah satu penyebab ketidakselarasan program kerja pemerintah pusat dan daerah. Dia mencontohkan tiga tahun setelah Pilpres 2014 yaitu pada 2017, digelar pilkada di 101 daerah.
“Misalnya tahun 2014 presiden terpilih untuk sampai dengan 2019, ada dua pilkada. 2017 ada 101 pilkada gubernur, bupati, wali kota, dan di tahun 2018 ada 171. Nah ini membuat terjadi ketidaksinkronan. Kenapa? Karena memang waktunya berbeda, pasti nggak sinkron,” ungkap Tito.
Berdasarkan pengalaman itu, Tito menilai terjadi kebingungan antara pemerintah pusat dan otonomi daerah di pemerintah daerah. Terlebih, lanjutnya, berdasarkan prinsip otonomi daerah, para kepala daerah mereka memiliki janji politik terhadap pemilihnya.
“Teman-teman yang 270 ini, definitif, hasil pilkada, itu memiliki janji politik kepada rakyatnya pada saat kampanye apa yang akan dibangun, sehingga tidak terjadi ketidaksinkronan vertikal,” ucap Tito.
“Presiden 2014-2019 muncul 101 di antaranya gubernur, sehingga akhirnya dokumen di tingkat 101 daerah ini dan 171 di tahun 2018 akan sangat sulit untuk sinkron dengan visi-misi presiden 2014-2019. Karena punya janji politik sendiri, munculnya di tengah. Nah ini sama, para gubernur pun juga pasti akan mengalami persoalan yang sama. Rekan-rakan gubernur yang menjabat di tahun 2018 sampai 2023, 2019 sudah ketemu bupati baru, wali kota baru di daerahnya, yang punya visi-misi sendiri, janji politik sendiri, yang mungkin beda dengan pejabat definitif yang digantinya, nggak sinkron lagi,” jelas dia.(Red)
