Media Indo Pos,Jakarta – Pemerintah resmi mengizinkan organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan mengelola wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK). Ketua PP Muhammadiyah Kiai Saad Ibrahim menyebut pihaknya akan melakukan pembahasan lebih dalam.
“Ini persoalan yang krusial ya. Tentu dalam konteks ini Muhammadiyah tidak ingin tergesa-gesa,” ujar Saad Ibrahim kepada wartawan di gedung Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (4/6/2024).
Saad mengungkap saat ini belum ada tawaran terbuka dari pemerintah kepada Muhammadiyah untuk mengelola tambang. Ia menyebut Muhammadiyah akan membahas hal ini secara baik dan menyesuaikan kemampuan.
“Mungkin secara khusus mengirimkan surat (mengelola tambang) masuk itu belum ya, saya belum tahu tentang itu. Muhammadiyah sebagai salah satu ormas, kita akan godok lebih dulu, kita bicara soal segi positif dan segi negatif,” kata Saad.
Menurutnya, persoalan ini akan dibahas oleh Muhammadiyah, tapi tidak dalam waktu dekat. Ia menyebut sampai saat ini belum ada informasi dari pemerintah ke Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
“Hampir dipastikan tidak bisa (dibicarakan) di bulan Juni di tanggal sekarang sampai tanggal 15 ke atas, tapi pasti dibicarakan. Ini soal administrasi, saya belum tahu apakah ada surat resmi yang menawarkan itu atau ternyata tidak perlu surat resmi, kita belum tahu,” ujar Saad.
Soal penunjukan langsung dari pemerintah ke Muhammadiyah, Saad menilai pemerintah tak akan melakukan hal itu. Ia percaya pemerintah bijak dalam mengambil keputusan.
“Di Muhammadiyah ini adalah persoalan baru ya, sehingga kita perlu mengukur kemampuan dan sebagainya. Ketika kita menyikapi sesuatu itu, kita harus paham. Soal ini banyak mafsadah-nya atau mudaratnya, harus dipahami objeknya, baru kemudian kita bersikap,” kata Saad.
“Saya otomatis kemudian nggak ngerti tentang pertambangan. Jadi karena itu bukan wilayah saya, nanti akan kita rumuskan ketika saat kita bahas,” pungkasnya.
Alasan Pemberian Izin
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya menjelaskan pertimbangan ormas keagamaan diberi izin untuk mengelola tambang. Siti mengatakan setiap ormas mempunyai sayap organisasi yang bisa mengelola bisnis secara profesional.
“Itu kan begini ya, organisasi itu kan punya sayap-sayap organisasi. Organisasi kemasyarakatan, termasuk parpol, kan juga punya sayap bisnis. Nah, jadi yang dimaksud dengan perizinan itu, itu di sayap bisnisnya. Jadi tetap saja profesional sebetulnya,” kata Siti kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Minggu (2/6).
Siti mengatakan lebih baik ormas itu menjalankan bisnis secara profesional daripada setiap hari mengajukan proposal.
“Nah, ormas itu pertimbangannya itu tadi karena ada sayap-sayap organisasinya yang memungkinkan. Daripada ormasnya setiap hari nyariin proposal minta apa, apa namanya mengajukan proposal, kan lebih baik dengan sayap bisnis yang rapi dan tetap profesional. Itu sih sebetulnya,” ujar Siti.
Selain itu, Siti menjelaskan mengenai manusia menjadi produktif sebagai salah satu hak asasi manusia yang harus dipenuhi. Dia juga mencontohkan bagaimana hutan sosial diberikan kepada rakyat agar produktivitas itu bisa tetap terjaga.
“Bunyinya pokoknya bahwa, gini lho ya, Undang-Undang Dasar itu kan mengatakan bahwa adalah hak asasi manusia untuk manusia menjadi produktif. Jadi ruang-ruang produktivitas rakyat apa pun salurannya harusnya diberikan. Maka ada hutan sosial diberikan kepada rakyat. Ada misalnya nanti apa ya petugas petugas yang di bawah bangat yang miskin itu juga harusnya dipikirkan karena produktif itu kan hak rakyat, gitu ya, yang harus diperhatikan oleh negara,” ujar Siti.(Red)
