Media Indo Pos,Jakarta – Pengamat Politik dari Universitas Al Azhar, Ujang Komaruddin, menyoroti wacana sejumlah pihak yang ingin mengajukan hak angket DPR terkait dugaan kecurangan Pemilu 2024. Ujang mendorong apabila ada hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan pada Pilpres, maka juga harus ada hak angket yang menyasar Pileg.
“Ya seandainya ada hak angket, seandainya hak angket itu berjalan, ini bukan persoalan Pilpres, tapi persoalan Pileg juga, justru kecurangan itu sebenarnya lebih banyak di Pileg, kenapa? Karena yang terlibat banyak, berapa ribu caleg yang terlibat baik di tingkat caleg DPR RI, calag DPRD provinsi/kabupaten/kota termasuk caleg DPD RI,” kata Ujang, saat dihubungi, Selasa (27/2/2024).
Sebab menurutnya dugaan kecurangan pada Pileg itu karena rentan politik uang yang dilakukan caleg-caleg pada setiap tingkatan. Oleh karena itu, dalam konteks mengusut tuduhan kecurangan, menurut Ujang, hak angket juga harus membahas Pileg juga, sebab menurutnya dugaan kecurangan yang paling masif ada di Pileg.
“Dalam konteks itu mestinya soal tuduhan kecurangan-kecurangan itu, termasuk masalah hak angket itu membahas soal Pileg juga yang di situ kita sama-sama tahu Pileg itu juga rentan dan ada dugaan banyak kecurangan,” kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) itu.
“Karena Pemilunya serentak ya, yang munculnya soal Capres-capres saja, maka seolah-olah angket itu dituduhkan soal dugaan kecurangan di Pilpres, padahal kalau kita tahu yang paling masif, yang paling banyak kecurangan itu di Pileg yg terjadi di partai politik atau yang terjadi di caleg-caleg itu,” ujarnya.
Ujang menilai isu kecurangan pada Pileg rawan terjadi karena tidak terlalu diperhatikan masyarakat. Oleh karena itu, jika mau objektif, ia mendorong hak angket juga menyasar Pileg.
“Jadi saya melihat ya kalau mau objektif, kalau mau sama-sama mengevaluasi jalannya Pemilu soal hak angket itu ya menyasar ke Pileg juga karena di situ lah bibit-bibit kecurangan-kecurangan itu terjadi di Pileg,” katanya.(Red)
