Media Indo Pos,Jakarta – Calon presiden (capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyebut diperlukan lima hakim konstitusi untuk menentukan nasib demokrasi ke depan. Ganjar pun ingin agar Mahkamah Konstitusi (MK) kembali kepada marwahnya dalam menegakkan konstitusi.
“Perubahan yang bisa dilakukan dari seluruh carut-marut itu. Hanya butuh 5 orang berani untuk memutuskan nasib jalannya demokrasi ini,” kata Ganjar usai sidang perdana sengketa Pilpres, di gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu (27/3/2024).
Ganjar menuturkan lima hakim konstitusi tersebut yang seharusnya diberi dukungan. Hal itu, kata dia, agar mengembalikan MK kepada marwahnya. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu lantas menyerahkan proses pengadilan kepada MK. Dia pun akan berusaha membuktikan dalil-dalil yang dimohonkannya.
“Maka koridor nya adalah tahapan-tahapan yang mesti dilakukan, sekarang permohonan sudah disampaikan, pembuktian nanti tinggal dilaksanakan, ada saksi fakta, saksi ahli dan itulah yang kemudian nanti kita ikuti prosesnya,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Tim Hukum Ganjar-Mahfud, Todung M Lubis, mengatakan pihaknya menggugat sengketa hasil Pilpres ke MK bukan berlandaskan menang atau kalah, meskipun perolehan suara Ganjar-Mahfud dan Prabowo-Gibran cukup jauh. Menurutnya, ini merupakan permasalahan demokrasi.
“Ini bukan kalah menang, ini persoalan demokrasi bagaimana kita menyelamatkan demokrasi, bagaimana kita menyelamatkan republik,” ujarnya.
“Satu suara pun itu harus dihormati, kedaulatan rakyat itu adalah kunci buat semua proses Pemilu dan Pilpres, kita tidak boleh menafikan bahwa banyak suara yang dikorbankan,” sambungnya.
Menurut dia, masa depan demokrasi tergantung pada sikap dari MK. Todung lantas menduga adanya pelanggaran TSM yang dilakukan Prabowo-Gibran.
“Dimulai dengan apa? Dimulai dengan nepotisme yang melahirkan abuse of power. Nah turunan dari nepotisme dan abuse of power itu adalah intervensi kekuasaan, penyalahgunaan bansos, kriminalisasi pejabat yang tidak mengikuti perintah dari kekuasaan dan banyak lagi,” tuturnya.(Red)
