Media Indo Pos,Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru saja meluncurkan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit Pendidikan sebagai Penyelenggara Utama atau Hospital Based (PPDS RSPPU). Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin berharap program ini dapat menyelesaikan sejumlah isu utama, mulai dari tak meratanya distribusi dokter spesialis hingga biaya pendidikan mahal bagi calon dokter spesialis.
“Kita ingin membangun RS ini untuk address masalah ini yang utama sudah 79 tahun tidak pernah bisa kita selesaikan sejak Indonesia merdeka yaitu distribusi dokter yang tidak merata,” kata Budi dalam sambutannya, Senin (6/5/2024).
Budi menjelaskan Kemenkes menghitung jumlah kekurangan dokter di setiap daerah di RI. Ke depan, pemerintah ingin mengupayakan agar distribusi dokter akan berbasis pola demografis serta epidemiologis.
“Contohnya di Jogja banyak penduduk usia tua, berbeda dengan Bali banyak yang muda kita sudah hitung sudah selesai sehingga kita tahu ada 29 ribu gap dokter spesialis yang kita harus distribusi sampai level Kabupaten kota dan ini akan secara dinamis,” terangnya.
Selanjutnya, Kemenkes memberikan afirmasi bagi para dokter umum yang ingin melanjutkan studi dokter spesialis berbasis RS. Tak hanya itu, pemerintah juga memastikan lulusan dokter spesialis berbasis rumah sakit yang mengabdi di Daerah Tertinggal Perbatasan dan Kepulauan (DTPK) luar pulau Jawa langsung diangkat menjadi PNS.
“Karena sebagain besar lulusan dokter spesialis berasal dari kota karena memang akses untuk jadi dokter spesialis sulit sekali untuk masuk lulus dan diterima. Untuk itu kita lakukan program afirmasi kebijakan kedua untuk RS pendidikan kalau kita mendidik afirmasinya diberikan kedua,” ujarnya.
“Semua lulusan dokter spesialis di daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal) langsung diangkat PNS,” sambungnya.
Budi membeberkan saat ini produksi dokter spesialis di RI hanya sekitar 2.700 orang per tahun. Sementara itu, kebutuhan akan dokter spesialis di RI mencapai 29 ribu. “Jadi butuh waktu 10 tahun lebih nah itu terjadi terus tiap tahun,” jelasnya.
Dalam memberikan pendidikan bagi calon dokter spesialis, sebanyak 420 RS pendidikan akan didampingi oleh 24 Fakultas Kedokteran. Budi juga menjamin para calon dokter spesialis dibebaskan dari biaya pendidikan, bahkan akan mendapatkan gaji serta hak-hak lainnya sebagai tenaga kerja karena masuk ke dalam sistem kontrak setiap RS.
“Sama seperti pendidikan dokter spesialis di dunia, tidak usah bayar uang kuliah. Tidak usah bayar uang pangkal. Mereka akan menjadi tenaga kontrak RS sehingga mereka mendapatkan benefit yang normal seperti tenaga kerja lainnya,” jelasnya.
“Mereka mendapatkan perlindungan kesehatan, perlindungan hukum, jam kerja yang wajar dan statusnya bukan di bawah, bukan status pesuruh, pembantu, tapi mereka memang statusnya sama. Dengan demikian mereka akan lebih mudah masuk,” sambungnya.(Red)
