Media Indo Pos,Jakarta – Mediasi antara PT Jakarta Propertindo (JakPro), Pemprov DKI Jakarta, dan warga Kampung Susun Bayam di Komnas HAM akan segera dilakukan. Anggota DPRD DKI Jakarta Nurhasan berharap mediasi mencapai win-win solution.
“Saya berharap dapat terselesaikan segera proses mediasi antara warga dengan JakPro yang di mana dengan musyawarah dan mufakat tercapai win-win solutions,” kata Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Nurhasan melalui keterangan tertulis, Rabu (29/5/2024).
Politikus Gerindra itu berharap, konflik antara sebagian warga yang masih bertahan di Kampung Bayam dengan PT JakPro bisa diselesaikan segera. Dengan begitu, warga yang hingga kini bertahan di hunian sementara (Huntara) di Jalan Tongkol 10, Pademangan Jakarta Utara mendapatkan kepastian masa depan.
“Sehingga warga tidak terlalu lama tinggal di hunian sementara,” ujarnya.
Nurhasan juga mengapresiasi rencana JakPro memberi pelatihan kerja kepada warga eks Kampung Bayam. Fasilitas pelatihan tersebut, kata dia, bisa meningkatkan kemampuan warga eks Kampung Bayan untuk mencari pekerjaan.
“Perihal kerja di venue JakPro, menurut saya bagus, karena warga eks Kampung Bayam itu selain hak mendapatkan ruang hidup yang layak, juga perlu penghasilan,” jelasnya.
Seperti diketahui, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) akan turun tangan menjadi mediator para pihak yang bersengketa dalam polemik Kampung Susun Bayam (KSB). Rencananya, mediasi akan dijadwalkan hari ini.
Komnas HAM sebelumnya sempat menjadwalkan mediasi pada awal Maret 2023 lalu. Warga Kampung Bayam pun terus menantikan hari mediasi tiba. Polemik KSB yang berada di kawasan Jakarta Internasional (JIS) itu memasuki babak baru. Terbaru, warga diminta supaya mengosongkan hunian KSB.
Kericuhan pun sempat terjadi saat pengosongan KSB. Di sisi lain, Perwakilan Warga Kampung Bayam mencapai kesepakatan sementara dengan pihak PT Jakarta Propertindo (JakPro) terkait sengketa hunian Kampung Susun Bayam.(Red)
