Media Indo Pos,Jakarta – Sekjen PAN Eddy Soeparno tak setuju dengan wacana presiden dipilih kembali oleh MPR. Eddy menilai yang harus dilakukan adalah perbaikan menyeluruh pada sistem pemilu, penegakan hukum yang konsisten dan pengawasan ketat dalam penyelenggaraan pemilu.
“Yang harus dilakukan meningkatkan kualitas demokrasi dengan memperbaiki secara menyeluruh sistem pemilu, tegakkan aturan secara konsisten dan perkuat pengawasan. Bukan tiba-tiba melakukan amandemen mengubah sistemnya,” kata Eddy di sela-sela menghadiri Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Pemenangan Pilkada PAN Jawa Tengah di Semarang, Sabtu (8/6/2024).
Pimpinan Komisi VII DPR RI ini menyebut demokrasi tarung bebas melahirkan pragmatisme. Eddy tak menampik jika politik uang mencoreng pemilu.
“Untuk memenangkan kursi legislatif dan eksekutif, bahkan pemilihan kepala desa, para kontestan harus merogoh kocek yang semakin dalam, agar memastikan mereka terpilih,” ucap Eddy.
“Politik uang membuat beberapa pemilih tidak peduli gagasan visi, misi atau gagasan calonnya. Yang mereka pedulikan adalah calon yang memberikan uang dengan jumlah terbesar maka dialah yang paling layak mendapatkan suara,” sambungnya.
Melihat fenomena demokrasi biaya mahal ini, Eddy mengajak semua pihak untuk melakukan perbaikan pada sistem demokrasi yang lebih substansial dan tidak terjebak pada prosedural semata. “Yang perlu dilakukan adalah memperbaiki, bukan menggantinya dengan sistem yang lain,” ujarnya.
Eddy juga mengajak semua pihak untuk terus melakukan edukasi politik kepada masyarakat bahwa suara mereka lebih berharga dari sekedar amplop atau sembako yang dibagikan seorang calon.
“Pendidikan politik ini agar masyarakat memilih karena gagasan dan konsep, bukan iming-iming hadiah. Bagaimanapun pendidikan politik adalah tanggung jawab kita bersama sebagai insan politik atau kontestan di dalam pemilihan jabatan publik,” katanya.
Secara khusus, Eddy mengajak partai politik untuk bersama-sama merawat demokrasi dengan sebaik-baiknya agar perjuangan Reformasi 1998 tetap terjaga dan tidak sia-sia.
“Kita sebagai bangsa telah sepakat bahwa demokrasi adalah sistem bernegara yang kita jalankan, karena memberikan kedaulatan bagi setiap warga negara untuk memilih pemimpin atau wakilnya secara langsung. Mari kita perbaiki terus menerus agar demokrasi kita semakin berkualitas,” imbuh anggota DPR Dapil Jawa Barat 3, Kota Bogor dan Kabupaten Cianjur ini.
Wacana Presiden Dipilih MPR
Untuk diketahui, wacana presiden dipilih kembali oleh MPR muncul saat Amien Rais bertemu pimpinan MPR. Amien awalnya mengatakan kunjungan itu turut membahas terkait amandemen UUD 1945.
“Saya menyampaikan kalau mau dikasihkan apa, diberi amandemen silakan, sesuai kebutuhan zaman,” kata Amien Rais usai bertemu pimpinan MPR di kompleks parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (5/6).
Amien mengaku tidak keberatan jika Presiden kembali dipilih oleh MPR. Menurutnya, MPR akan memiliki banyak pertimbangan ketika memilih Presiden.
“Jadi sekarang kalau mau (Presiden) dikembalikan dipilih MPR, mengapa tidak? MPR kan orangnya berpikir, punya pertimbangan,” ujarnya.
Amien mengaku sempat berpikir naif lantaran mengubah aturan pemilu, sehingga Presiden dipilih langsung oleh rakyat. Saat itu, dia mengira konsep pemilu langsung akan jauh dari praktek politik uang.
“Dulu kita mengatakan kalau dipilih langsung, one man one vote mana mungkin ada orang mau menyogok 127 juta pemilih, mana mungkin, perlu ratusan triliun, ternyata mungkin,” ucap dia.
Dalam kesempatan sama, Ketua MPR, Bambang Soesatyo (Bamsoet), mengatakan jika partai politik telah sepakat untuk melakukan amandemen UUD 1945. Bamsoet memastikan pihaknya siap untuk melakukan amandemen.
“Kita ingin menegaskan kalau seluruh parpol setuju untuk melakukan amandemen penyempurnaan daripada UUD 1945 yang ada, termasuk penataan kembali sistem politik dan sistem demokrasi kita,” ujarnya.(Red)
